Penerapan Permen Kominfo No. 5 secara tergesagesa berdampak besar secara ekonomi. Khususnya kewajiban registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik membuat beberapa situs gim dan layanan pembayaran daring sempat terblokir.

Aturan ini digadanggadang untuk melindungi data dan ranah digital warga negara Indonesia, tapi beberapa pasal di dalamnya cukup janggal. Bahkan memberikan kewenangan sangat besar bagi Kominfo.

Rencana pembangunan DNS Nasional yang diinisiatif oleh pihak swasta semakin menguatkan dugaan publik tentang agenda di balik Draf Strategis Kominfo. Rencana yang diusulkan untuk memudahkan proses blokir ini mengarahkan kami pada persoalan demokrasi dan kerentanan digital.

Pertanyaannya, apakah kedua hal itu saling berkaitan? Jika memang tidak, mengapa penerapan Permen Kominfo No. 5 yang tibatiba dan rencana pembangunan DNS Nasional terkesan beriringan?

Serangkaian kejanggalan serta ketidakterbukaan dalam peraturan dan rencana Kominfo ini mengisyaratkan potensi masalah demokrasi digital bagi Indonesia di kemudian hari.

#BukaMata #Kominfo #Digital #NarasiNewsroom #JadiPaham #Narasi

(Narasi)

Tonton juga Buka Mata eps. [Yang Disembunyikan Kominfo dari Publik] dan episode lainnya di https://www.narasi.tv'>https://www.narasi.tv atau klik https://bit.ly/3P8Quay

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share video ini.

Tonton konten videovideo lainnya di https://www.narasi.tv'>https://www.narasi.tv

Follow:
  / narasi.tv  
  / narasi.tv  
  / narasitv  

Konten video dan YouTube Channel ini adalah bagian dari Narasi.